Akademisi Tolak UU Ciptaker, Dorong Presiden Terbitkan Perppu

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) memunculkan penolakan dari berbagai kalangan, salah satunya adalah kalangan akademisi. Lebih dari 200 akademisi dari berbagai universitas di Indonesia menandatangani pernyataan penolakan UU Cipta Kerja.

Guru Besar dan akademisi dari berbagai universitas di Indonesia menyatakan menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh DPR bersama pemerintah 5 Oktober lalu.

Pengesahan ini dinilai sangat cepat dan sarat kepentingan ekonomi dan politik, serta mengabaikan peran serta publik sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pernyataan akademik dan penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dibacakan Guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Prof Susi Dwi Harijanti dalam konferensi pers daring Rabu 7 Oktober.

Menurut Susi, banyak masalah mendasar dalam pasal-pasal di UU Cipta Kerja. Selain diabaikannya prosedur pembentukan undang-undang – yang sentralistik Orde Baru, anti lingkungan hidup, liberalisasi pertanian, serta pengabaian hak asasi manusia. Pengesahan undang-undang ini dinilai terburu-buru dan mengabaikan suara dan aspirasi rakyat.

Dosen hukum tata negara, Universitas Gadjah Mada, Dr. Zainal Arifin Mochtar, menyebut konteks UU Cipta Kerja ini dibuat tanpa memperhatikan partisipasi publik dan aspek transparansi sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Jangankan publik, sebagian lembaga negara saja tidak menerima. Sebagian kementerian sendiri, antar kementerian sendiri tidak mendapatkan berkasnya lalu tiba-tiba sudah berada di DPR begitu saja. Kita tidak bisa mengakses sama sekali,” kata Zainal.

Akademisi mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang dianggap mengabaikan nilai-nilai konstitusional yang diatur dalam UUD 1945.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof. Maria Sumardjono, mengajak seluruh akademisi bersama-sama menolak UU Cipta Kerja, dan menyiapkan langkah untuk pengujian peraturan perundang-undangan atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau itu ada potensi ke MK, ya kita harus maju ke MK, baik yang dari segi formil maupun dari segi materiilnya,” kata Prof. Maria.

Yang kedua, lanjut Prof. Maria, mempersiapkan sejumlah materi yang akan disusun menjadi Peraturan Pemerintah (PP) atau sebagai Perpres (Peraturan Presiden).

“Itu kita bisa juga (lakukan). Istilah saya dalam tanda petik, mencegatnya di sana,” ujarnya.

Lebih dari 10 kota menggelar aksi demonstrasi menentang pengesahan undang-undang ini di berbagai kota, antara lain di Bandung dan Subang, Mojokerto, Makassar, dan ibu kota Jakarta. (VOA/pr/em/ft)

BERITA LAINNYA

.