Calon Kapolri Diharap Mampu Selesaikan Berbagai Permasalahan

Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengaku, hingga saat ini dirinya belum menerima daftar nama calon Kapolri dari Presiden Joko Widodo. Meski demikian, ia berharap calon Kapolri yang akan terpilih setelah mengikuti uji kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI nantinya, memiliki kemampuan merangkul dan mendengar untuk menyelesaikan berbagai pemasalahan di Indonesia.

“Banyak permasalahan di republik ini yang harus diperhatikan diantaranya gesekan antar warga yang masing-masing tentunya mempunyai problematika berbeda-beda dalam penyelesaiannya. Nah, oleh karena itu, saya kira frame berpikir calon Kapolri nanti ini adalah mereka yang merangkul semua itu. Paling tidak, membuka diri untuk mendengarkan,” ujarnya sebelum Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2020).

Selain itu, Herman menegaskan calon Kapolri haruslah yang memiliki wawasan yang luas dan mampu mengayomi dalam internal dan membangun solidaritas di internal Polri. “Kita berharap Kapolri yang akan terpilih nantinya adalah sosok yang mempersatukan internal kepolisian dan membangun solidaritas, lalu Kapolri yang memang memiliki wawasan luas dalam melihat perkembangan yang ada di Republik ini,” harap Herman.

Berkaitan dengan persoalan cybercrime yang kini menjadi perhatian masyarakat Indonesia, politikus PDI Perjuangan ini mengatakan akan ikut mendukung dan memprioritaskan isu tersebut pada proses uji kelayakan calon Kapolri nanti.

“Saya kira cybercrime adalah salah satu kira-kira menjadi pokok pikiran yang ada di kepolisian maka kita dukung dan harus kita prioritaskan. Kenapa? Karena banyak masalah yang timbul dari kesalahpahaman media sosial. Saya kira menjadi perhatian yang bisa diberi atensi,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi mengenai waktu pelaksanaan uji kelayakan calon Kapolri, Herman sendiri belum bisa memastikan waktu tepatnya karena pihanya masih menunggu nama yang diajukan Presiden Jokowi. “Biasanya, jika hari ini sudah diterima, maka besok atau lusa sudah bisa diadakan fit and proper test,” pungkas Herman. (DPR/ts/es)