Mendagri: Masyarakat Bisa Gugat Perda Intoleran ke MA
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menugaskan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk mengevaluasi dan mengkaji peraturan-peraturan daerah yang mungkin bersifat intoleran. Tito menolak menjelaskan daerah mana saja yang memiliki…