Fahira: Energi Bangsa Terkuras Akibat UU Cipta Kerja

Sejak awal adanya wacana omnibus law, kemudian masuk ke program legislasi nasional (prolegnas), dilanjutkan proses penyusunan dan pembahasan di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) hingga disahkan, RUU (Rancangan Undang-Undang) Cipta Kerja mendapat sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat.

Berbagai celah dan persoalan dikandung oleh RUU ini, mulai dari sosialisasi dan minimnya keterlibatan publik, proses pembahasan tergesa-gesa, kontroversi beragam pasal hingga naskah undang-undang (UU) berbeda-beda jumlah halaman setelah disahkan DPR. Demikian disampaikan anggota DPD RI Fahira Idris Kamis 15 Oktober.

UU ini kemudian melahirkan begitu banyak polemik dan memuncak di hari-hari belakangan ini. Menurut Fahira, harusnya sejak awal baik pemerintah maupun DPR menangkap adanya kegelisahan besar publik akan hadirnya RUU Cipta Kerja.

Kegelisahan publik ini harusnya dikelola dengan baik dengan melibatkan sebanyak dan semasif mungkin pelibatan publik dan semua stakeholder utama RUU Cipta Kerja dalam penyusunan dan pembahasan RUU ini. Namun, sayangnya hal ini tidak maksimal dijalankan sehingga protes publik semakin membuncah hari-hari belakangan ini.

“Banyak celah dan persoalan mengitari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini membuat protes publik bisa sebesar ini. Saya merasa sejak bangsa ini merdeka, tidak pernah terjadi sebuah undang-undang diprotes publik semasif ini. Undang-undang ini benar-benar telah banyak menghabiskan energi kita sebagai sebuah bangsa”, ungkap Fahira.

Fahira mengatakan ekspektasi utama publik saat ini adalah gerak cepat Pemerintah mengendalikan laju penyebaran pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) agar rakyat bisa kembali menggerakkan roda ekonomi setelah mengalami gangguan bahkan terhenti akibat hantaman wabah ini. (Fahira Idris)