Hadapi Pandemi Covid-19, Ekonomi Syariah Harus Terus Beradaptasi

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda dunia dan Indonesia saat ini telah berdampak pada meningkatnya beban masyarakat dan melambatnya gerak roda perekonomian. Sehingga, berbagai kegiatan ekonomi mengalami perubahan dimana dilakukan secara daring dan memanfaatkan teknologi internet. Untuk menghadapi perubahan tersebut, ekonomi syariah juga perlu melakukan adaptasi.

“Bila kita ingin bertahan dan berkelanjutan, menurut saya pandemi Covid-19 dengan segala dampaknya harus diikuti dengan perubahan mendasar bagi pelaku ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin ketika membuka acara Kick-Off Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang ke-7 tahun 2020 melalui video confrence, di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Jumat (07/08/2020).

Lebih lanjut Wapres mengatakan bahwa adaptasi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga harus disertai dengan pengembangan teknologi digital. Hal ini bertujuan untuk mendukung seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan syariah.

“Pelaku ekonomi syariah harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, sehingga pemanfaatan teknologi digital dan transaksi online menjadi mutlak diperlukan,” jelas Wapres.

Wapres pun menjelaskan bahwa visi pengembangan ekonomi syariah Indonesia pada awalnya dimulai dari penguatan institusi dan kelembagaan ekonomi syariah. Penguatan kelembagaan itu dilakukan dengan memperkuat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Perpres Nomor 28 Tahun 2020 tersebut memperluas cakupan Perpres sebelumnya yang tadinya hanya mencakup keuangan syariah, menjadi ekonomi dan keuangan syariah.

“Selaku ketua harian KNEKS saya memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah yang difokuskan kepada empat hal yaitu, pengembangan dan perluasan industri produk halal, pengembangan dan perluasan keuangan syariah, pengembangan dan perluasan dana sosial syariah serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah,” paparnya.

Wapres menilai penguatan kelembagaan hanya merupakan satu aspek dari upaya besar mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Menurutnya, masih banyak upaya yang harus dilakukan agar potensi ekonomi dan keuangan syariah dapat berkembang lebih pesat lagi.

“Berbagai upaya lain seperti penyelenggaraan event untuk terus mempromosikan dan menggelorakan kegiatan ekonomi dan keuangan Syariah adalah bentuk lain untuk mendukung perkembangannya. Penyelenggaraan ISEF Tahun 2020 dengan tema “Mutual Empowerment in Accelerating Sharia Economic Global Prosperity” yang dibuka pada hari ini dan akan berlangsung sampai Oktober 2020 merupakan bentuk nyata untuk hal tersebut,” ungkapnya.

Wapres berharap forum ini dapat mengintegrasikan dan merealisasikan pemikiran ekonomi dan keuangan syariah dalam bentuk inisiatif nyata yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional dan global. Selain itu, dapat mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang selaras dengan prinsip syariah dan nilai-nilai lokal Indonesia.

“Lebih lanjut, penyelenggaraan ISEF juga dapat menjadi momentum akselerasi bagi semua pihak untuk memperluas kerja sama internasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat halal value chain dunia melalui penguatan outlet pasar global untuk produk-produk halal dunia.” tambahnya.

Menutup sambutannya, Wapres menyampaikan dukungan dan apresiasinya atas penyelenggaraan ISEF yang dinilai telah berhasil beradaptasi sesuai kondisi saat ini dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Saya bergembira melihat penyelenggaraan ISEF tahun ini, karena diselenggarakan dengan bentuk yang berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana untuk pertama kalinya menggunakan teknologi komunikasi digital. Seluruh seminar dan diskusi dilakukan secara virtual, sementara festivalnya sendiri juga dilakukan dengan konsep virtual menggunakan website-based platform. Bagi saya ini merupakan bentuk adaptasi yang nyata,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa ISEF 2020 menjadi event ekonomi syariah internasional pertama yang dilakukan secara virtual. Kehadiran ISEF 2020 diharapkan akan memacu keuangan ekonomi syariah secara inklusif menjadi kekuatan ekonomi Indonesia.

“Kita mendorong akselerasi keuangan syariah sebagai kekuatan ekonomi nasional. Hadirnya KNEKS membuat ekonomi dan keuangan syariah semakin kuat dalam membangun suatu rantai ekonomi halal. Kita terus berupaya meningkatkan dan memobilisasi keuangan syariah agar lebih kuat bagi kemajuan ekonomi umat,” ucapnya.

Sejalan dengan Perry Warjiyo, para kepala daerah yang menjadi tuan rumah dalam ISEF 2020 turut mendukung pelaksanaan kegiatan ini untuk menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Adapun daerah tersebut yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Barat, dan Provisi Jawa Timur.

Dalam testimoninya, Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyampaikan bahwa NTB saat ini tengah mengusung pertumbuhan industrialisasi, shingle sangat membutuhkan korelasi yang sangat baik dengan dunia keuangan. Ia pun berharap agar dengan diselenggarakannya acara ini di NTB, keuangan dan ekonomi syariah bisa intensif digalakkan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Menurutnya, keuangan syariah saat ini sedang terus dikembangkan di Sumatera Barat.

“Di Sumatera Barat terdapat beberapa sektor ekonomi syariah yang menjadi prioritas, seperti kuliner dan pariwisata halal yang terus dikembangkan. Ini merupakan salah satu momentum bagi Sumatera Barat untuk menggerakkan ekononomi syariah. Oleh karena itu kami sangat mendukung terselenggaranya kegiatan ini di Sumatera Barat,” jelasnya.

Terakhir, selaku tuan rumah ISEF 2020 untuk wilayah Jawa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimis bahwa acara ini akan menjadi stimulus bagi tumbuhnya ekonomi dan keuangan syariah. Ia mengungkapkan bahwa Jawa Timur telah menjalankan program-program penggerak ekonomi dan keuangan syariah.

“Kita akan terus bergerak untuk menyediakan produk-produk halal. Pemprov Jawa Timur terus bersinergi dengan BI dan OJK. Kami menginisiasi program “One Pesantren One Product” di lebih dari 6000 pesantren. Ini yang kita harap akan menjadi kekuatan baru agar umat dapat bertumbuh dan memiliki kemandirian serta ketangguhan ekonomi berbasis syariah,” tandasnya. (NL/AF/SK-KIP, Setwapres)