Kemendikbud Siapkan Permen Terkait Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Kasus kekerasan dan pelecehan seksual di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, terus bermunculan. Seringkali kasusnya tidak tertangani dengan baik, atau bahkan tidak terungkap, hanya demi menjaga nama baik kampus-kampus tersebut.

Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Prof Nizam mengatakan, pemerintah berkomitmen tinggi menciptakan kondisi kampus yang aman, nyaman dan juga sehat. Oleh karena itu pihaknya akan segera menerbitkan peraturan menteri (permen) guna mencegah dan mengatasi pelecehan serta kekerasan seksual di lingkungan kampus. “Kita dalami berbagai kasus dan kita susun rancangan Permendikbud, tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi,” ungkap Nizam, dalam sebuah diskusi virtual, di Jakarta, Sabtu (22/8).

Lebih jauh ia menjelaskan, permendikbud nanti akan mencakup tujuh pasal yakni, tentang definisi kekerasan seksual yang mengacu pada RUU yang ada, bentuk kekerasan seksual, pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, penanggulangan dan penanganan kekerasan seksual, kewajiban pimpinan perguruan tinggi dalam hal ini rektor atau kepala sekolah tinggi dan sebagainya di dalam menangani dan memastikan tidak terjadi kekerasan seksual di perguruan tinggi, sanksi dan penjatuhan sanksi, serta pengawasan dari kementerian.

Ia pun memastikan, permen tersebut nantinya akan memberikan kemudahan, kepastian dan pelindungan bagi penyintas untuk bisa melapor dan bisa terlindungi dengan baik. “Bahwa laporan itu harus ada follow up dan tindak lanjutnya, kemudian ketiga tentu penanganan lebih lanjut , sanksi ataupun hasil dari tindak lanjut pelaporan tersebut,” imbuhnya.

Nizam juga menegaskan bahwa aspek pencegahan harus bisa digalakkan misalnya melalui program kegiatan pembelajaran, program ekstra kulikuler, serta tata kelola dan membangun budaya komunitas yang aman. “Komunitas akademika yang saling menghargai dan aman membuat semuanya terlindungi. Jadi aspek pencegahan ini sangat kita tekankan, kemudian dari aspek penanggulangan dan penanganan perlu ada unit di setiap perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kasus-kasus kekerasan seksual,” jelasnya.

Namun Nizam tidak menjelaskan lebih jauh kapan permen itu akan diterbitkan. (VOA/gi/em)