Komisi X Pantau Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Kota Bogor

Pemerintah melalui keputusan bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri (SKB 4 Menteri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 menyebutkan, sekolah di seluruh Indonesia diperbolehkan untuk kembali mengadakan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka mulai Januari 2021. Untuk itu, Komisi X DPR RI memantau kesiapan dan persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) Kota Bogor, Jawa Barat.

“Kita melihat situasi di Kota Bogor, khusus untuk proses tatap muka di bulan Januari nanti masih menjadi diskusi. Karena Covid-19 di Kota Bogor ini, dan banyak daerah belum terkendali. Dari sisi orang tua, sebagian waswas untuk bisa mengirimkan anaknya bersekolah tatap muka, karena belum yakin bahwa checklist-nya itu bisa terpenuhi, bagaimana memastikan guru maupun anak didik tetap sehat,” kata Hetifah usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto beserta jajaran di Taman Ekspresi, Bogor, Jawa Barat, Selasa 8 Desember.

Terkait rencana PTM pada Januari 2021, dalam pertemuan yang turut dihadiri perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Komite Sekolah dan Kepala Sekolah se-Kota Bogor, serta Dewan Pendidikan itu, Hetifah menjelaskan bahwa kebijakan sekolah tatap muka mulai Januari itu bukan harus dibuka. Tetapi diberi kesempatan selama pemerintah daerah mengambil keputusan untuk membuka sekolah. Oleh sebab itu pemda harus memahami kondisi daerahnya dengan lebih detail, karena kondisi kasus Covid-19 antara satu kota atau satu kabupaten pasti berbeda-beda.

“Jadi kalau misalnya ada 1 daerah yang zona hijau, dan ternyata memang cukup aman, kemudian sekolahnya pun siap, ini masalahnya kita bagaimana mensosialisasikan kepada orang tua bahwa tatap muka akan lebih baik untuk proses pembelajaran anak, daripada prosesnya melalui daring sepenuhnya,” imbuh Hetifah. Selain itu, juga mengemuka PTM menggunakan sistem shifthing, dimana anak didik hadir di sekolah secara bergantian. Namun Hetifah menilai checklist protokol kesehatan harus tetap dikedepankan, seperti mengenakan masker, penyediaan tempat cuci tangan dengan air mengalir, hand sanitizer, dan penyemprotan disinfektan sekolah secara rutin, hingga jaga jarak antar tempat duduk.

“Jadi satu kelas itu gak bisa digunakan full kapasitasnya. Jadi kenapa harus shift, bukan cuma waktu belajarnya lebih pendek, tapi juga jumlah siswa setengahnya (yang hadir di kelas). Jadi otomatis harus ada shift. (Sistem ini bisa menjadi) Solusi, tapi juga pasti membutuhkan satu perencanaan yang lebih baik. Bukan tidak mungkin sarana dan prasarananya harus kita support. Nah ini pemerintah pusat harusnya tidak lepas tangan kalau banyak daerah dan sekolah membutuhkan dukungan, kita harus pikirkan juga,” kata politisi Partai Golkar itu.

Hetifah menjelaskan, jika sekolah menunda PTM, khususnya di daerah zona hijau, maka pembelajaran jarak jauh (PJJ) akan tetap diberlakukan. Namun menurutnya tetap ada kesulitan yang akan dihadapi. Misalnya di daerah zona hijau, kecenderunganya akses internet tidak memadai, ketersediaan sarpras seperti komputer dan gadget pun tidak sebanyak sekolah di kota-kota. Padahal menurut Hetifah, daerah-daerah zona hijau akan lebih bagus proses belajarnya jika menggelar KBM tatap muka. Namun tak bisa dipungkiri, masih ada kekhawatiran orang tua untuk mengizinkan anaknya hadir di sekolah.

“Kalau orang tua menolak anaknya menjalankan PTM, belum rela, (lalu) kita tanyakan kenapa waswasnya, karena khawatir (akan kesehatan) anaknya. Itu pun (jika) diizinkan (menggelar PTM), mungkin teman-temaNnya sudah tatap muka, tapi anak ini tetap didampingi orang tua. Terutama kalau orang tuanya memiliki kemampuan dari sisi waktu maupun sarana prasarana di rumahnya. Nah yang kita khawatirkan kan kalau tidak kondusif suasana belajar di rumah,” kata legislator dapil Kalimantan Timur sembari mengapresiasi Pemerintah Kota Bogor yang telah mendukung kelancaran PJJ dengan memberikan WiFi gratis di 700-an RW.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menjelaskan, Pemerintah Kota Bogor telah memberikan dukungan optimal kepada para pelajar dan guru di kota itu pada pelaksanaan PJJ. Dukungan tersebut dengan menyediakan fasilitas WiFi di setiap RW di seluruh wilayah Kota Bogor, memfasilitasi bantuan paket data internet dari operator, serta memfasilitasi bantuan gadged dari pihak ketiga untuk murid yang tidak mampu.

Sedangkan untuk persiapan PTM, Dinas Pendidikan Kota Bogor telah melakukan sosialisasi dengan menyebarkan formulir daftar periksa berisi pertanyaan fasilitas protokol kesehatan yang harus dipenuhi di setiap sekolah untuk dapat melaksanakan PTM. Sekolah yang memenuhi persyaratan fasilitas protokol kesehatan juga harus mendapat persetujuan dari Komite Sekolah serta orang tua murid.

Kunjungan Kerja Spesifik ini juga diikuti Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan (F-PDI Perjuangan), Muhammad Nur Purnamasidi (F-Golkar), Djohar Arifin Husin dan Martina dari F-Gerindra, Ratih Megawati Singkarru (F-NasDem), Bramantyo Suwondo (F-Demokrat), Andi Muawiyah Ramly (F-PKB), Sakinah Aljufri (F-PKS), dan Zainuddin Maliki (F-PAN). Lokasi kunjungan ini mendapat apresiasi dari Tim Kunspek Komisi X DPR RI karena digelar di ruang terbuka dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. (DPR/sf)