Mendagri: Kerumunan Massa Pilkada Harus Dibatasi

maiwanews – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan kerumunan massa dalam setiap tahapan Pilkada harus dibatasi semaksimal mungkin. Demikian disampaikan saat menjadi narasumber dalam sebuah webinar Minggu 20 September.

Ia menyatakan tidak setuju dengan rapat umu dan konser, karenanya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito mengaku membuat surat langsung kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pembatasan terhadap kerumunan jika berpotensi tidak bisa menjaga jarak.

Namun Mendagri Tito juga menganggap tida adil jika semua bentuk kerumunan dibatasi, hal itu akan menguntungkan petahana dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Non petahana ingin meningkatkan popularitas dan elektabilitas, untuk itu dibolehkan melakukan rapat terbatas. Ia mengusulkan rapat terbatas maksimal dihadiri 50 orang dengan tetap menjaga jarak. Selain itu Mendagri Tito mendorong pemanfaatan kampanye daring.

Mendagri Tito menilai perlu regulasi untuk mencegah kerumunan sosial dan untuk mendorong serta mewajibkan para calon kepala daerah ini dan tim suksesnya melakukan kampanye masif misalnya membagikan masker serta pembersih tangan atau sabun. Atau membuat tempat sabun di tempat-tempat publik dengan nama dan gambar pasangan calon. (Kemendagri)