Mendagri: Masyarakat Bisa Gugat Perda Intoleran ke MA

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menugaskan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk mengevaluasi dan mengkaji peraturan-peraturan daerah yang mungkin bersifat intoleran.

Tito menolak menjelaskan daerah mana saja yang memiliki peraturan daerah yang bersifat intoleran.

Menteri Tito Rabu 3 Februari mengatakan sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 pada 2015, Kementerian Dalam Negeri dapat menganulir atau membatalkan peraturan-peraturan daerah yang dianggap intoleran.

Tapi setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu terbit, Kementerian Dalam Negeri tidak lagi memiliki kewenangan menganulir.

Namun, lanjut Tito, Kementerian Dalam negeri masih bisa mencegah terbitnya peraturan daerah intoleran saat proses perumusan. Sebab dalam proses ini, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menjadi fasilitator sehingga dapat memberikan masukan dan koreksi dalam proses penyusunan tersebut. (VOA/fw/ab)