Pemerintah Kejar Target Capain Puskesos-SLRT

Jelang akhir tahun 2020, pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap capaian target Pusat Kesejahteraan Sosial-Sistem Layanan Rujukan Terpadu (Puskesos-SLRT). Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian target di tahun 2021.

Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), dari target capaian 220 kabupaten/kota di tahun 2020, saat ini baru 155 kab/kota yang telah mengembangkan Puskesos-SLRT. Sementara target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di 2024, Puskesos-SLRT sudah dapat menjangkau seluruh wilayah kab/kota di Indonesia.

Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ade Rustama mengungkapkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai target Puskesos-SLRT.

“Untuk bisa mengoptimalkan pencapaian target dari pelaksanaan Puskesos-SLRT ini tidak hanya bertumpu pada peran pemerintah pusat saja, tetapi perlu kerja sama dari semua pihak,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Puskesos-SLRT di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Selasa 8 Desember.

Selain capaian target secara kuantitatif, menurut Ade, kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) penyelenggara Puskesos-SLRT juga perlu ditingkatkan. Di samping itu, pentingnya mendorong inovasi baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat Kemensos Serimika BR. Karo menambahkan bahwa target di tahun 2021, jumlah Puskesos-SLRT diharapkan bisa mencapai 280 kabupaten/kota dan 560 desa/kelurahan.

“Untuk penguatan SDM dilakukan menggunakan e-learning dan sudah kita uji coba di Bogor dan Tobalong. Kita harapkan ke depannya bisa dilakukan di daerah-daerah lain,” tuturnya.

Sedangkan, jumlah fasilitator sudah sebanyak 9.172 orang dan lebih kurang 20 ribu orang petugas dengan sebagian besar dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Desa (APBD/Des). Adapun total SDM penyelenggara Puskesos-SLRT telah mencapai 32 ribu orang.

“Tentu kita berharap tidak hanya dari APBN, daerah juga akan didorong terus agar bisa mempergunakan anggarannya untuk membentuk Puskesos-SLRT,” tukas Serimika.

Untuk diketahui, selama masa pandemi Covid-19, Puskesos-SLRT telah banyak menerima berbagai keluhan masyarakat. Diantaranya keluhan terkait bantuan sosial (bansos) Covid-19 seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 206 keluhan, Bantuan Sosial Sembako (BSS) 293, ataupun Bantuan Sosial Tunai (BST) hingga 1.254 keluhan.

Seraya mengamini, para peserta rapat yang hadir dari perwakilan kementerian/lembaga lain juga sepakat perlu kerja sama dalam upaya peningkatan atau optimalisasi untuk mencapai target Puskesos-SLRT. (Kemenko PMK)