Sejumlah Pengusaha Jawa Timur Temui Rachmat Gobel

Sejumlah asosiasi usaha, tergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur (Jatim) menemui Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Dalam pertemuan itu mereka menyampaikan keluhan, menyebut masih banyak regulasi Pemerintah tumpang tindih dan tidak realistis sehingga menyulitkan untuk bersaing di pasar global.

Menjawab pertanyaan tersebut, Gobel menjelaskan bahwa dalam waktu krisis saat ini, sinergi seluruh pihak mulai dari pemerintah sebagai regulator, anggota dewan sebagai regulator, serta pelaku dunia usaha dan industri sangat dibutuhkan. Tentu tujuannya untuk mengembalikan perekonomian Indonesia menjadi lebih stabil.

“Kita jangan jalan sendiri-sendiri. Kita harus sinergi menyelamatkan perekonomian nasional untuk keluar dari kontraksi yg lebih dalam”, ucap Gobel dalam dialognya dengan para stakeholder dunia usaha dan industri yang tergabung dalam Forkas Jatim di Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Atas keluhan-keluhan para pengusaha itu, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini mengaku akan membahas masalah tersebut dengan Pemerintah secara serius. Ia menambahkan bahwa Indonesia harus bisa memanfaatkan momentum kebangkitan yang tepat bagi ekonomi dan dunia industri. Dengan itu, ia optimis Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat di bidang industri.

“Dalam pekan ini akan saya bahas secara serius dgn pihak terkait dan kementerian. Kita minta semua pihak berada pada semangat seperti keinginan Presiden mengambil momentum untuk kebangkitan baru ekonomi dan industri nasional,” imbuh politisi Partai NasDem ini.

Sebelumnya, dalam pertemuan itu terungkap banyak regulasi Pemerintah yang dianggap tumpang tindih dan tidak realistis dan pada akhirnya menyulitkan sejumlah asosiasi usaha untuk bersaing di pasar global. Hal tersebut dikatakan Managing Director PT. Insera Sena Soejanto Widjaja. Ia meminta kepada Gobel menyampaikan kepada Pemerintah untuk tidak membuat regulasi yang pada akhirnya memukul mundur pelaku bisnis dan industri.

“Sebaiknya pemerintah fokus perbaiki kinerja birokrasi agar aturan berjalan efektif dan efisien, tanpa membuat regulasi baru yg memukul pelaku bisnis dan industri. Setidaknya, kalau belum bisa membantu sebaiknya pemerintah tidak mengganggu pelaku dunia usaha dengan regulasi yang memberatkan,” terang Soejanto.

Kebijakan Pemerintah memproteksi industri komponen dalam negeri, menurut Soejanto, sering menjadi absurd karena produsennya tidak mampu menuju volume dalam jumlah besar dan cepat, serta sering tidak memenuhi kualitas standar yang diminta buyers maupun pasar.

“Kami berharap jika tidak bisa memberi jalan keluar bagi pelaku industri lebih baik, tinjau aturannya. Kaji kembali lebih mendalam agar aturan itu bisa diimplementasikan dengan baik. Jangan kami dipersulit untuk mendapatkan komponen bahan baku impor karena industri dalam negeri memang tidak ada. Akhirnya investornya pindah ke Vietnam yang memberikan kemudahan akses apapun kepada investor,” pungkasnya. (DPR/er/sf)

BERITA LAINNYA

.