Utusan PBB Kecam Langkah Perluas Permukiman oleh Israel

Utusan Timur Tengah PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) Nickolay Mladenov Senin 16 November mengatakan, sangat prihatin dengan keputusan Israel untuk meneruskan rencana perluasan pembangunan permukiman Yahudi di Yerusalem Timur, lanhka ini disebut akan mempersulit usaha mendirikan negara Palestina.

Langkah tersebut juga berisiko membuat marah pemerintahan AS yang akan datang, yang menentang perluasan permukiman dan berharap untuk menghidupkan kembali perundingan mengenai solusi dua negara.

Otoritas Lahan Israel mengumumkan di situsnya, Minggu 15 November, mereka telah membuka tender untuk lebih dari 1.200 rumah baru di permukiman Givat Hamatos, menurut kelompok antipermukiman Israel, Peace Now.

“Jika dibangun, itu akan semakin mengonsolidasikan kawasan permukiman antara Yerusalem dan Betlehem di Tepi Barat yang diduduki”, kata Nickolay Mladenov, utusan PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, dalam sebuah pernyataan.

“Langkah ini akan secara signifikan merusak prospek berdirinya negara Palestina yang berdekatan di masa depan, dan mengganggu usaha mencapai solusi dua negara yang dinegosiasikan berdasarkan kesepakatan garis perbatasan 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara. Menurut hukum internasional pembangunan permukiman itu ilegal, dan saya meminta pihak berwenang untuk membatalkan langkah ini,” ujar Mladenov.

Otoritas Palestina dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa juga mengkritik langkah tersebut. Palestina menginginkan negara masa depannya mencakup Yerusalem Timur dan Tepi Barat, wilayah yang diduduki oleh Israel pada perang 1967. Palestina menganggap pembangunan permukiman Yahudi sebagai penghalang utama bagi perdamaian.

Dengan hampir 500 ribu orang Yahudi sekarang tinggal di Tepi Barat, dan lebih dari 220 ribu lainnya di Yerusalem Timur, orang-orang Palestina mengatakan peluang mendirikan negara mereka dengan cepat menyusut. (VOA/ab/uh)