Wapres KMA: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kini wakaf dapat menjadi pilihan untuk berinvestasi. Agar wakaf tidak berkurang ataupun hilang diperlukan pengelolaan wakaf secara profesional dan modern, sehingga dapat menarik minat pewakaf (wakif) dengan cakupan yang lebih luas, seperti korporasi dan individu pemilik aset besar. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah pun meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang.

“Pembenahan pengelolaan wakaf uang yang lebih profesional dan modern diharapkan akan mendorong pengerahan secara serentak sumber daya ekonomi yang dapat digunakan mendorong investasi dan kegiatan ekonomi di masyarakat,” ungkap Wakil Presiden (Wapres), K.H. Ma’ruf Amin pada Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah yang berlangsung di Istana Negara Jakarta, Senin (25/01/21).

Lebih jauh Wapres menekankan, pengelolaan wakaf uang perlu terus dikembangkan dengan mengikuti kemajuan teknologi digital agar dapat mudah digunakan oleh para wakif. Peran manajer investasi juga diperlukan untuk dapat memberikan hasil wakaf yang optimal.

“Pengelolaan wakaf uang juga memerlukan dukungan kerja sama dengan para manajer investasi yang mampu menginvestasikan wakaf uang dalam portofolio investasi yang aman, serta memberikan dampak peningkatan ekonomi secara nyata bagi bangsa Indonesia,” tegasnya.

Wapres pun berharap agar GNWU ini dapat ditindaklanjuti oleh berbagai pemangku kepentingan, baik di kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, serta komunitas masyarakat untuk bersama-sama aktif berwakaf uang.

“Saya ingin mengajak semua komponen masyarakat untuk ikut berwakaf uang. Jadikan wakaf uang sebagai sarana kita untuk berbagi dan mendorong kebangkitan ekonomi nasional,” imbaunya.

Selain peluncuran GNWU, dalam kesempatan tersebut diresmikan pula Brand Ekonomi Syariah, sebuah logo yang digunakan untuk menyatukan kebersamaan dan meningkatkan nilai ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Brand Ekonomi Syariah merupakan salah satu inisiatif strategi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai upaya menyatukan gerak bersama peningkatan literasi dan edukasi masyarakat yang berfokus pada ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, Brand Ekonomi Syariah bertujuan untuk menyatukan kebersamaan dalam meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia, meningkatkan value untuk ekonomi dan keuangan syariah, dan mempercepat pencapaian visi indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

“Saya berharap agar Brand Ekonomi Syariah dapat digunakan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan yang bergerak dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, pada setiap kegiatan dan produk yang mereka miliki,” harap Wapres.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Sekretaris KNEKS Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, dengan mementum GNWU ini, lembaga-lembaga syariah terkait dapat lebih menguatkan dan mengembangkan inisiatif-inisiatif yang selama ini sudah berjalan.

“Momentum gerakan wakaf uang ini bagi KNEKS, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan lembaga terkait akan melaksanakan berbagai program edukasi, dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi masyarakat di dalam berwakaf,” kata Sri Mulyani.

Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah juga diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan dukungannya terhadap pengelolaan wakaf yang terintegrasi dan peresmian logo ekonomi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

“Saya menyambut baik peresiman Brand Ekonomi Syariah yang sangat penting untuk meningkatkan awareness masyarakat dan membantu meningkatkan nilai tambah ekonomi syariah di Indonesia,” kata Presiden.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan, saya resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah pagi hari ini,” ucap Presiden Joko Widodo.

Hadir pula dalam acara tersebut, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Mohammad Nuh, dan para pimpinan organisasi Islam. (DAS/SK- BPMI Setwapres)